Harianberita.web.id – Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air pada hari Selasa (24/9) untuk membubarkan ribuan mahasiswa yang melempar batu ketika memprotes undang-undang baru yang mereka katakan telah melumpuhkan badan anti-korupsi Indonesia.
Beberapa ribu mahasiswa sangat marah karena DPR RI mengeluarkan undang-undang yang mengurangi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah badan kunci dalam memerangi korupsi endemik di Indonesia. Mereka bergabung dengan demonstrasi di depan gedung DPR di Jakarta.
Demonstrasi diadakan di bawah pengamanan ketat di kota-kota besar di seluruh negeri. Para demonstran, yang telah melakukan protes selama berhari-hari, menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menggantikan undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
RUU itu disahkan menjadi undang-undang minggu lalu oleh DPR yang beranggotakan 560 orang. Protes tumbuh dalam dua hari terakhir dan berubah menjadi aksi anarkis di beberapa kota.
Para pengunjuk rasa juga mendesak parlemen untuk menunda pemungutan suara atas beberapa undang-undang baru yang diusulkan, termasuk tentang hukum pidana, pertambangan, tanah dan tenaga kerja. Penentang mengatakan RUU KUHP mengancam demokrasi dan mendiskriminasi minoritas.
Presiden Jokowi telah bertemu dengan anggota DPR, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir bulan ini, untuk mendesak mereka menunda pemungutan suara setelah mempertimbangkan keprihatinan publik. Anggota DPR kemudian menunda suara mereka pada undang-undang yang diusulkan dalam sesi pleno terakhir mereka.
Kritik mengatakan RUU KUHP berisi artikel yang dapat melanggar hak-hak perempuan, minoritas agama, lesbian, gay, orang biseksual dan transgender, serta kebebasan berbicara dan berserikat.
Bambang Soesatyo, Ketua DPR, mengatakan bahwa RUU ditunda dan akan diremajakan kembali nanti oleh anggota DPR.
Namun, tidak ada pejabat pemerintah atau anggota DPR yang mengatakan bagaimana mereka akan menangani tuntutan mahasiswa bahwa undang-undang baru tentang komisi anti-korupsi dicabut.
Keamanan sangat ketat di Jakarta, di mana sebanyak 20.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi-lokasi penting, termasuk istana presiden.
“Kami menolak RUU tentang KPK yang dipaksa menjadi undang-undang,” seorang pembicara mengatakan kepada kerumunan yang bersorak-sorai berkumpul di depan gedung parlemen. “Koruptor mencoba memanipulasi kita dengan cara ini, orang miskinlah yang paling menderita.”
Demonstrasi sebagian besar berlangsung damai di Jakarta, tetapi di Makassar, Sulawesi, ribuan demonstran memblokir jalan-jalan, membakar dan melempari polisi dengan batu. Polisi anti huru hara merespons dengan meriam air dan gas air mata.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi juga terjadi di kota-kota lain, termasuk Bandung, Yogyakarta, Malang, Palembang dan Medan.
Protes, yang menggarisbawahi tantangan Indonesia dalam mengubah citra yang sarat dengan korupsi, telah mengancam kredibilitas Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini memenangkan masa jabatan kedua setelah berkampanye untuk pemerintahan yang bersih.