Harian Berita — Pada Senin (19/5), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Kehadirannya tersebut guna membahas beberapa program yang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat supaya tidak dikorupsi.
“Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK],” terang Dedi di Kantor KPK.
Dia mengatakan, bahwa dia mendapat arahan untuk melakukan efisiensi serta merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.
“Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat,” kata dia.
Pada bidang pendidikan, tersedia Rp5 triliun lebih anggaran yang direlokasikan. Realokasi anggaran tersebut mengubah belanja rutin pemerintah yang selama ini dianggap memboroskan anggaran pemerintah.
“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” ungkap Dedi.
Lalu, realokasi anggaran menargetkan dari yang semula untuk perjalanan dinas menjadi infrastruktur jalan yang bermanfaat untum rakyat.
“Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” imbuh Dedi.
Selain itu, kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang “bermasalah” ke barak untuk dilakukan pembinaan ini juga termasuk yang akan dibahas.
“Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan,” ujar Dedi.
“Dan Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama menuturkan bahwa pihaknya mendengar langkah-langkah strategis terkait optimalisasi sumber daya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memberikan sejumlah masukan.
Ujang menjelaskan bahwa Dedi menyampaikan langkah strategis yang meliputi perbaikan perencanaan serta penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
“Dan beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” jelas Ujang.
“Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan atau improvisasi dari pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat,” tambahnya.