Harian Berita – Buruknya tata kelola di PT Pertamina (Persero) kembali di bicarakan oleh Basuki Tjahja Purnama atau BTP secara blak-blakan. BTP sendiri di ketahui menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019.
BTP membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Di mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, sampai masalah penunjukan direksi dan komisaris.
Fajriyah Usman selaku Vice President Corporate Communication Pertamina pun membuka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya. Dia menjelaskan, semua yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola di PT Pertamina (Persero)
“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” jelas Fajriah, Rabu (16/9/2020).
Dia juga mengatakan bahwa kritik yang disampaikan BTP juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
“Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” tambahnya dia.
Hubungan antara Direksi dan Komisaris Pertamina
Lalu untuk hubungan antara Direksi dan komisaris Pertamina, Fajriah menjelaskan jika hubungan antar keduanya masih terjaga dengan baik.
Manajemen dan Komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.
“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” tutur Fajriah.
“Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet,” jelas Fajriah.
Diberitakan sebelumnya, BTP menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang.
Tidak hanya itu, BTP juga berujar mengenai temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.
BTP masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.
“Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit,” ujar BTP.
BTP membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan dengan alasan keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
“Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan,” ucapnya.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurutnya, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyinggung mengenai gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Menyinggung Soal Gaji
BTP menemukan, ada seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
“Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” kata BTP.
Contohnya yang lain, untuk jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” lanjut BTP.