Harian Berita — Warga Kepulauan Seribu akan mendapat perubahan dalam layanan transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyerahkan pengelolaan transportasi laut kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mulai 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menyatukan sistem transportasi Jakarta.
Pemerintah percaya bahwa pengelolaan baru akan mempermudah serta mempercepat perjalanan dari wilayah daratan menuju Kepulauan Seribu.
Saat ini, transportasi laut menuju Kepulauan Seribu masih berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pemerintah akan mengalihkan pengelolaan tersebut kepada BUMD, yakni Transjakarta, di masa mendatang.
”Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Dinas Perhubungan tidak lagi mengelola pengelolaannya; ia akan menyerahkan pengelolaan itu kepada BUMD, yaitu Transjakarta,” kata Pramono.
Transjakarta Perluas Layanan hingga Kepulauan Seribu
Pramono menilai perubahan pengelolaan perlu dilaksanakan untuk memperbaiki konektivitas antara wilayah daratan dan kepulauan. Pemerintah ingin masyarakat di Kepulauan Seribu memperoleh layanan transportasi yang setara dengan warga Jakarta lainnya.
Menurutnya, jarak geografis tidak boleh menjadi alasan masyarakat Kepulauan Seribu mendapat akses transportasi publik yang lebih terbatas.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu,” ujar Pramono.
Ia berharap sistem baru tersebut dapat mempermudah mobilitas warga dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kepulauan juga akan lebih mudah bepergian menuju berbagai wilayah di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta akan mulai menerapkan pengelolaan baru tersebut pada 2027. Transjakarta nantinya tidak hanya berfokus pada layanan transportasi darat, tetapi juga memiliki peran dalam pengelolaan transportasi laut.
Pramono berharap kebijakan tersebut dapat membuat perjalanan warga menjadi lebih praktis. Pemerintah juga ingin memperkuat integrasi transportasi agar masyarakat tidak kesulitan ketika berpindah dari moda transportasi darat ke laut.
Pemerintah pusat segera meresmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai.
Selain membahas transportasi laut, Pramono turut menyampaikan perkembangan proyek LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai.
Pemprov DKI menargetkan meresmikan proyek tersebut segera pada Agustus 2026. Pemerintah daerah membangun seluruh proyek LRT tersebut menggunakan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Lintasan LRT Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer. Jalur tersebut akan melayani 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit.
Nilai investasi atau anggaran pembangunan LRT tersebut mencapai sekitar Rp12,1 triliun.
Pramono menyatakan bahwa pemerintah akan meresmikan proyek dari Kelapa Gading ke Manggarai sepanjang 12,2 kilometer, dengan investasi sekitar Rp12,1 triliun, berhenti di 11 stasiun, dan waktu tempuh 28 menit.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meresmikan langsung proyek tersebut.
Kehadiran LRT Kelapa Gading-Manggarai diharapkan semakin memperkuat jaringan transportasi umum di Jakarta.
Dengan rencana pengelolaan transportasi laut oleh Transjakarta dan pengembangan LRT, Pemprov DKI ingin membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang efisien.