Harian Berita — Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait perilaku dua anggotanya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, yang menuai kritik publik karena dinilai melukai hati rakyat.
Kasus ini mencuat setelah Sadarestuwati terekam kamera berjoget usai Sidang Tahunan MPR RI, sementara Deddy mendapat sorotan atas pernyataannya yang dianggap merendahkan rakyat jelata.
PDIP Sampaikan Permintaan Maaf
Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka mewakili dua rekannya tersebut.
“Saya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus dan Ibu Sadarestuwati, dengan tulus memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang mungkin telah melukai hati masyarakat,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9).
Said menegaskan bahwa permintaan maaf ini merupakan bentuk tanggung jawab moral partai terhadap kritik masyarakat.
Terkait Sadarestuwati, Said menjelaskan bahwa momen berjoget terjadi setelah sidang resmi berakhir. Lagu daerah “Gemu Fa Mi Re” diputar sebagai bentuk perayaan kebinekaan, dan hampir semua anggota DPR ikut berjoget.
“Acara formalnya sudah selesai. Lagu itu diputar hanya untuk menampilkan keberagaman budaya. Jadi, bukan hanya Bu Sadarestu yang berjoget, hampir semua anggota DPR juga ikut,” terang Said.
Namun demikian, aksi joget tersebut tetap menuai sorotan publik setelah potongan video viral di media sosial.
Klarifikasi Deddy Sitorus
Sementara itu, Deddy Sitorus juga memberikan klarifikasi atas ucapannya yang ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa video yang beredar merupakan potongan lama yang sengaja dipelintir pihak tertentu.
“Itu video lama, hampir setahun lalu. Dipotong dengan tujuan jahat untuk memojokkan saya,” ujar Deddy saat dihubungi pada Minggu (24/8).
Menurutnya, potongan video yang diviralkan hanya menampilkan bagian awal pernyataannya. Hal ini membuat publik salah tafsir dan menimbulkan persepsi negatif.
Said Abdullah menambahkan bahwa hingga kini Fraksi PDIP belum menentukan sanksi internal terhadap kedua anggota tersebut. Keputusan lebih lanjut akan diserahkan kepada DPP PDIP sebagai otoritas tertinggi partai.
“Masalah teguran atau sanksi, itu nanti akan ditentukan oleh DPP,” jelas Said.
Kontroversi Jadi Sorotan Publik
Kontroversi ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menilai perilaku wakil rakyat tidak pantas dilakukan di tengah situasi sulit yang dialami rakyat.
Meski sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, publik tetap menuntut agar anggota dewan lebih berhati-hati dalam bersikap serta menjaga etika sebagai pejabat negara.